Trans Kalimantan Masih Jadi Usulan Utama

Percepatan penyelesaian jalan trans kalimantan yang menghubungkan seluruh provinsi di Kalimantan masih menjadi topik utama yang diusulkan empat gubernur di Kalimantan. Dengan selesainya jalan tersebut, maka sektor lain yang menjadi perhatian pemerintah akan ikut terangkat.

Demikian hasil rapat koordinasi pemerintah daerah regional Kalimantan dalam Forum kerja sama revitalisasi dan percepatan pembangunan regional Kalimantan (FKRP2RK) yang berlangsung pukul 20.00 WIB di Hotel Sultan, Jakarta (30/10).

Empat gubernur yakni Rudy Ariffin (Kalsel), Cornelis (Kalbar), Agustin Teras Narang (Kalteng) dan Awang Farouk (Kaltim). Hadir pula Pangdam IV Tanjung Pura, Tono Suratman. Selain itu sejumlah anggota DPD dan DPR RI dari daerah pemilihan di provinsi-provinsi Kalimantan dan sejumlah kepala dinas teknis masing-masing provinsi.

Permintaan percepatan penyelesaian jalan trans kalimantan seperti dikatakan Gubernur Kalbar Cornelis dan Gubernur Kalsel Rudy Arifin yang mendapat kesempatan presentasi pertama. Cornelis mengatakan ada empat bidang yang menjadi fokus perhatian pemerintahannya, yakni tataruang, infrastruktur, perekomian dan SDM. Khusus untuk infrastruktur, pihaknya menempatkan jalan lintas kalimantan sebagai prioritas.

"Masa saya mau ke Kaltim harus ke Jakarta dulu. Ini yang harus kita perjuangkan sehingga kita tidak tertinggal dari pulau-pulau lain di Indonesia," katanya.

Karena itu harus ada persepsi sama agar sama-sama berjuang di pusat. Apalagi DPD dan DPR RI baru dilantik. Gubernur Kalsel Rudy Arifin pun kembali mengulangi pernyataan itu. Untuk wilayah Kalsel, dia mengatakan perlu percepatan penyelesaian lintas kalimantan poros selatan.

"Kita berharap ada anggota DPR RI di Komisi V yang bisa membantu. Kalau ingin kalimantan maju maka jalan trans kalimantan harus selesai," ujarnya. Selain masalah jalan, yang jadi sorotan empat gubernur adalah masalah krisis energi listrik di Kalimantan.

Rudy Arifin misalnya menyatakan Kaltim sebagai penghasil batubara terbesar pertama dan Kalsel penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia justru kekuruangan energi listrik. Bahkan perkembangan terakhir di wilayah Kalselteng khususnya, PLN tidak menjamin krisis listrik berakhir tahun 2010, tapi molor 2011.

Sementara itu Awang Farouk mengingatkan kembali agar kerja sama pemerintah di empat provinsi di Kalimantan terus dibina dan dikuatkan. Demikian pula perwakilan DPD maupun DPR RI dari Kalimantan harus kompak memperjuangkan kalimantan sebagai sebuah bagian NKRI tanpa membedakan daerah, partai atau suku.